Jakarta – Salahudin Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Solah mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang perlu melakukan reshuffle kabinet karena banyak menteri yang tidak dipercaya masyarakat. Salah satu yang tidak dipercaya itu, kata Gus Solah, keponakannya sendiri, Muhaimin Iskandar.
“Sekarang momen yang baik untuk melakukan reshuffle walaupun terlambat karena seharusnya awal tahun kemarin. Kan pernah Februari kemarin mau melakukan reshuffle tetapi tidak jadi,” ujar Gus Solah di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa, 20 September 2011.
Presiden SBY, kata dia, kali ini harus benar-benar melakukan reshuffle karena kalau tidak dilakukan, orang tidak akan percaya lagi. “Kan sudah bilang, tunggu tanggal mainnya. Kalau ini tak reshuffle, orang sudah tidak percaya lagi.”
Menurut Gus Solah, Presiden harus mengganti menteri yang di kementeriannya ada kasus korupsi. “Kalau memang seperti Menpora kan sulit mengelak, mungkin secara hukum tidak terlibat, tetapi secara politik sudah tercemar dia, itu harus diganti. Begitupun dengan Muhaimin, dia tidak bisa mengelak juga. Walaupun orang-orang itu tidak disuruh sama dia, tapi bertindak atas nama dia. Secara hukum mungkin tidak terlibat, tetapi secara etika,” kata Gus Solah.
“Kasus-kasus korupsi itu kan Presiden harus tahu, tidak perlu membuktikan, tetapi meyakini apakah dia terlibat atau tidak. Tapi sebetulnya yang seperti itu banyak, tetapi tidak ketahuan,” katanya.
Gus Solah mengaku tidak mengetahui apakah Muhaimin benar-benar terlibat dalam kasus korupsi Kemenakertrans, tetapi sebagai paman, ia berharap Muhaimin tidak terlibat. Menurut Gus Sholah, kasus suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu telah memberikan dampak ke Partai Kebangkitan Bangsa.
“Semua tergantung Presiden, mau mempertahankan dia (Muhaimin) atau tidak. Tapi dampaknya di bawah besar, banyak warga PKB yang pecah,” kata Gus Solah.
Bagaimana tanggapan Muhaimin atas desakan reshuffle? “Belum tahu saya. Kita belum tahu kok siap atau tidak,” kata Muhaimin, di Kantor Sekretariat Negara, Selasa 20 September 2011.
Muhaimin menyerahkan soal perombakan kabinet tersebut kepada SBY. “Monggo, memang hak prerogatif Presiden. Kita tidak punya pengetahuan soal kapan,” ucapnya.
Sumber: VivaNews