Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak ambil pusing dengan wacana akan adanya reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Hal itu dikemukakan Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain karena dirinya menilai, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin pemerintahan.
“Reshuffle itu kan dari dulu sudah jelas. Itu kami serahkan kepada Presiden sepenuhnya karena yang mempunyai prerogatif itu Presiden. Hukumnya kan begitu,” ujar Malik seusai mengikuti diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/9/2011).
Lebih lanjut, Malik menyarankan, sebelum melakukan perombakan kabinet, Presiden SBY diharapkan agar memperhatikan etos kerja menteri-menterinya. Selain itu, Presiden, kata Malik, harus juga memperhatikan aspek-aspek dari partai politik dalam hal tersebut.
“Kenapa penting itu aspek politik karena faktanya Presiden dan Demokrat itu tidak mayoritas menangnya. Karena itu, dia perlu sokongan dari parpol lain. Artinya, faktor koalisi parpol mestinya juga pertimbangan. Untuk efektivitas selanjutnya,” kata Malik.
Isu resuffle menguak ke publik setelah sejumlah menteri di KIB II terkena sorotan karena diduga tersangkut kasus korupsi ataupun masalah pribadi, salah satunya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Muhaimin, yang juga sebagai Ketua Umum PKB, diduga terlibat dalam kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kemnakertrans sebesar Rp 1,5 miliar.
Ketika ditanya, apakah partainya iklas jika Muhaimin di-reshuffle dari jabatannya, Malik kembali menegaskan, hal itu sepenuhnya hak Presiden.
“Bukan soal iklas dan tidak iklas, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden persoalan itu,” kata Malik.
Seperti diberitakan, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, Kamis (15/9/2011), mengatakan, Presiden Yudhoyono telah melakukan langkah-langkah internal terhadap menteri-menterinya yang diduga terlibat praktik korupsi. Menurut dia, Presiden SBY menginginkan perubahan terhadap kabinetnya karena terkait kasus tersebut.
“Tekanan terhadap pemerintah di tiga tahun yang tersisa agar bekerja secara baik, lebih efektif, produktif adalah pesan politik moral yang diterima Presiden dengan dua telinga lebar-lebar. Itu semua dorongan, sokongan. Ini akan membawa sejumlah implikasi penting dan kinerja kabinet,” kata Daniel di Istana Negara.
Sumber: Kompas